Harga Mobil Toyota Royal Saloon

Mensesneg Akhirnya Tanggapi Isu Terkini Seputar Presiden
Kamis, 4 Pebruari 2010 17:37 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Berbagai isu yang berkembang di media massa seputar pencitraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya membuat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Susi Silalahi menggelar konferensi pers mendadak.

Untuk pertama kalinya sejak menjabat Mensesneg, Sudi yang tergolong pejabat jarang berbicara kepada wartawan itu memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, guna menanggapi isu-isu terkini.

Sebelum memulai keterangannya, Sudi mengaku harus memberikan penjelasan kepada media massa karena selama dua pekan terakhir "diteror" oleh telepon dan pesan singkat para wartawan yang menanyakan berbagai macam isu kepadanya.

Semua pertanyaan tersebut tidak dijawabnya dengan alasan terburu pekerjaan. Namun, isu berkembang seputar pemberitaan Presiden Yudhoyono akhirnya membuat Sudi menggelar konferensi pers.

"Kalau tidak dijelaskan ini menjadi kurang baik karena rakyat terprovokasi ke arah-arah yang tidak benar dan terus terang ini menjadi sumber fitnah," ujarnya.

Ada tiga penjelasan yang disampaikan Sudi, yaitu tentang Presiden Yudhoyono yang dikatakan mengeluh oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, tentang rencana pembelian pesawat kepresidenan, serta pernyataan mantan Ketua Umum PP Muhammadyah Syafii Maarif tentang harga mobil dinas menteri dan biaya penggantian pagar Istana Kepresidenan.

Dengan nada tinggi, Sudi menyesalkan pernyataan Priyo yang mengatakan Presiden Yudhoyono mengeluh ketika memberi pengarahan kepada seluruh menteri dan gubernur pada rapat kerja di Istana Cipanas, 3 Februari.

Presiden, menurut Sudi, saat itu hanya memberi arahan kepada kelompok kerja penegakan hukum dan HAM, dan kemudian meminta untuk dibahas cara-cara berunjuk rasa yang marak muncul akhir-akhir ini agar tidak mencederai demokrasi.

"Saya ingin jelaskan bahwa terus terang saya sangat menyesalkan kalau ada statement pejabat Wakil Ketua DPR seperti itu. Tidak pada konteksnya. Sama sekali tidak ada Presiden mengeluh dalam Pokja-Pokja itu," ujarnya.

Menanggapi aksi unjuk rasa yang membawa hewan kerbau pada 28 Januari, Sudi mengatakan, pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa unjuk rasa yang membahayakan keselamatan umum telah melanggar UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Karena itu, kepolisian bisa saja menindak para pengunjukrasa yang menyalahi aturan tersebut tanpa perlu adanya pengaduan.

Dengan nada tinggi pula Sudi membantah pernyataan Syafii Maarif bahwa rakyat akan marah karena dalam keadaan ekonomi sulit para menteri menikmati mobil dinas seharga Rp1,2 miliar dan renovasi pagar istana yang menelan biaya Rp22,5 miliar.

Sudi mengatakan, harga mobil dinas para menteri hanya Rp487 juta per unit. Karena terbawa emosi, Sudi bahkan sempat salah dua kali menyebut harga mobil Toyota Royal Saloon itu menjadi Rp432 juta dan Rp437 juta.

"Agak sedikit terbawa emosi. Bayangkan, Rp487 juta dibilang Rp1,2 miliar," ujarnya.

Ia mengakui pajak pembelian mobil itu memang mahal, namun pajak tersebut pada akhirnya pun kembali ke kas negara.

Sedangkan renovasi pagar istana, lanjut Sudi, hanya menelan biaya Rp14 miliar untuk penggantian pagar istana kepresidenan dan wakil presiden dengan panjang sekitar tiga kilometer.

Ide peninggian pagar istana yang dilengkapi dengan alat keamanan seperti CCTV itu, menurut dia, datang dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) setelah ada ancaman nyata keselamatan yang dialami oleh Presiden.

Sudi mencontohkan ancaman yang dialami Presiden seperti sekelompok teroris yang berlatih menembak dengan foto Presiden Yudhoyono serta rencana bom bunuh diri di kediaman Presiden Yudhoyono di Cikeas.

"Ide datang dari Paspampres ketika keselamatan Presiden terancam. Ancaman kepada Presiden sangat nyata dan terbukti dengan kejadian-kejadian berikutnya. Jadi ini bukan omong kosong dan bukan keinginan Presiden untuk pagar itu," ujarnya.

Sedangkan mengenai rencana pengadaan pesawat kepresidenan, Sudi menjelaskan, ide itu datangnya justru dari DPR. Karena itu, Sudi mempertanyakan apabila ada anggota DPR justru mempersoalkan rencana tersebut.

Sudi menjelaskan pengadaan pesawat Boeing jenis 737-800 yang paling cepat dilaksanakan pada 2011 itu berharga 85,4 juta dolar AS atau sekitar Rp800 miliar. Sedangkan tarif sewa pesawat untuk presiden dan wakil presiden selama ini sepanjang satu tahun dialokasikan Rp180 miliar.

"Kalau lima tahun biaya sewa itu sampai Rp900 miliar, sedangkan kalau kita beli harga eksaknya Rp800 miliar, jadi selisihnya 100 miliar sendiri. Padahal kalau kita menyewa sudah rugi Rp900 miliar, pesawat tidak dimiliki sendiri," tuturnya.

Presiden Yudhoyono pun, lanjut Sudi, nantinya hanya bisa menikmati pesawat kepresidenan itu selama dua tahun. Sedangkan presiden selanjutnya justru yang akan lebih lama menikmati pesawat tersebut.

Sudi sekaligus menjelaskan sampai saat ini belum satu sen pun uang negara dikeluarkan untuk membayar uang muka pesawat kepresidenan yang akan dibeli.
(D013*G003/B010)